<<previous  |  index  |  next>>

I. Ringkasan

Saya sudah menyelesaikan sekolah dasar tetapi kemudian keluarga saya tidak lagi memiliki uang untuk membayar biaya sekolah sehingga saya mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Sumatra Utara. Saat itu usia saya tiga belas tahun. . .. Majikan saya tidak pernah memukul saya tetapi ia selalu mengucapkan kata-kata kotor. Majikan lelaki selalu menyebut saya “pelacur” dan mengajak saya berjalan-jalan dan menyewa kamar. Ini membuat saya merasa tidak aman. Saya merasa takut. Mereka memberi saya makan hanya satu kali sehari; kalau saya makan lebih dari itu, majikan perempuan pasti membentak saya dan memanggil saya babi. Saya selalu kelaparan—itu sebabnya saya makan sedikit lebih banyak. Saya tidak mendapat hari libur. Saya selalu merasa tertekan karena saya tidak boleh meninggalkan rumah majikan untuk mengunjungi ibu atau saudara saya. Tidak ada seorangpun yang datang menjenguk saya. Majikan saya tidak mengijinkan.

—Vina, Medan, 15 Desember, 2004.

Usia saya lima belas tahun ketika saya mulai bekerja. Di rumah tersebut terdapat sebelas orang penghuni. Majikan saya memiliki bisnis katering, setiap pagi saya bangun jam 2:00 pagi dan memasak sampai jam 4:00 pagi. Kemudian saya harus mencuci pakaian dari jam 4:00 pagi sampai jam 9:00 pagi. Saya juga harus memandikan dan memberi makan anak mereka. Kemudian saya pergi ke pasar bersama majikan saya dan berbelanja bahan makanan. Di sore hari saya masih harus menyeterika pakaian dan menjaga bayi mereka. Di malam hari saya harus memijat kedua majikan saya. Biasanya saya baru bisa pergi tidur jam 10:00 malam. . . . Saya merasa tertekan—Saya ingin melarikan diri tapi majikan saya menyimpan uang saya. Setelah bekerja selama satu tahun tiga bulan, saya memutuskan untuk melarikan diri. Saya berbohong dan berkata kepada majikan saya bahwa saya harus menengok ibu saya yang sedang sakit. Majikan saya memberi saya uang Rp.150.000 [U.S.$16,66]; sisanya akan dia berikan setelah saya kembali. Itu cuma tipuan untuk memastikan bahwa saya kembali ke rumah mereka. Tetapi saya tidak kembali. Bagaimana mungkin? Ya, saya hanya dibayar Rp.150.000 saja meskipun saya bekerja selama lebih dari satu tahun.

—Lili, Yogyakarta, 4 Desember, 2004.¹

Di Indonesia, cerita seperti di atas sudah biasa terdengar. Dengan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, Vina dan Lili menyerahkan kendali atas hidup mereka kepada majikan mereka. Seperti yang dikatakan salah seorang pekerja rumah tangga kepada kami, “Sebagai pembantu rumah tangga kami tidak punya kendali atas hidup kami. Tak seorangpun menghormati kami. Kami tidak punya hak. Pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang paling rendah.”²

Laporan ini berisi gambaran kondisi pekerja rumah tangga anak berdasarkan empat puluh empat wawancara dengan anak-anak berusia sebelas tahun atau lebih, yang masih atau pernah menjadi pekerja rumah tangga. Laporan ini menggambarkan eksploitasi dan pelecehan yang cenderung muncul terhadap para pekerja di bawah umur yang bekerja di rumah orang lain, termasuk mereka yang bekerja di rumah kerabat mereka, dan harus melaksanakan tugas-tugas seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, mengurus anak, dan terkadang juga bekerja di bisnis majikan mereka. Tersembunyi di rumah majikan mereka, terisolasi dari orangtua mereka, tanpa adanya pengawasan oleh pemerintah Indonesia, anak-anak ini seringkali harus bekerja berat dalam suasana kerja yang bersifat eksploitasi.

Dari sembilan belas pejabat resmi Indonesia yang kami temui, ada beberapa yang mengakui bahwa ada pekerja rumah tangga anak yang menghadapi masalah pelecehan, tetapi sebagian besar dari pejabat tersebut dengan cepat mengungkapkan pendapat bahwa pelecehan itu hanya terbatas pada segelintir kasus yang ekstrim dan karenanya tidak membutuhkan perubahan mendasar dalam tata-cara pemerintah. Tanggapan ini sangat berbeda dari pernyataan-pernyataan publik yang mereka keluarkan mengenai perlunya penerapan perlindungan hak-hak dasar dan penyediaan mekanisme pengaduan dan perbaikan dalam rangka menghentikan pelecehan serupa yang dihadapi oleh pekerja dewasa dari Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia, Singapura dan Timur Tengah. Seolah-olah para pejabat tersebut tak dapat membayangkan bahwa orang Indonesia dapat memperlakukan pekerja rumah tangganya, yang juga sesama orang Indonesia, sebagaimana para pekerja rumah tangga tersebut diperlakukan di luar negeri. Perubahan berarti bagi kondisi pekerja rumah tangga anak di Indonesia akan membutuhkan cara pandang yang lebih obyektif terhadap kondisi yang ada. Laporan ini merupakan kontribusi terhadap tujuan tersebut, dan dibangun dari upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa organisasi rakyat, yang jumlahnya kian bertambah, dalam rangka membela kepentingan pekerja rumah tangga anak di Indonesia.

Di Indonesia, umumnya anak perempuan mulai melakukan pekerjaan rumah tangga sejak usia antara dua belas dan lima belas tahun. Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di Indonesia adalah lima belas tahun. Anak-anak perempuan ini direkrut oleh para calon majikan, teman, kerabat, atau agen tenaga kerja dari daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah miskin untuk menjadi pekerja rumah tangga di pusat-pusat kota. Beberapa agen tenaga kerja mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa calon majikan ini lebih suka mempekerjakan anak-anak karena mereka lebih murah daripada orang dewasa, lebih mudah diatur, dan “tidak dapat melarikan diri dari majikan mereka.”³

Anak-anak perempuan ini menggambarkan bagaimana mereka dibujuk dengan janji-janji palsu tentang upah yang lebih tinggi di kota, tanpa diberi keterangan rinci mengenai tugas-tugas yang nantinya harus mereka lakukan, jam kerja yang harus mereka jalani, atau tidak adanya hari libur selama beberapa bulan sekaligus. Sebagian besar menceritakan bahwa mereka biasanya bekerja selama empat belas hingga delapan belas jam per hari, tujuh hari seminggu, tanpa hari libur. Banyak diantara mereka yang dilarang oleh majikan untuk meninggalkan tempat kerja guna mengunjungi keluarga atau teman-teman mereka, atau untuk menerima tamu, sehingga mereka akhirnya tertekan dan terisolasi dari dunia luar. Dalam beberapa kasus terburuk, selain harus bekerja selama delapan belas jam per hari, beberapa di antara mereka juga mengalami pelecehan fisik dan seksual. Para majikan seringkali menahan gaji sampai tiba waktu bagi mereka untuk pulang ke rumah sekali dalam setahun untuk merayakan Idul Fitri, hari raya Islam di akhir bulan Ramadan; majikan-majikan ini juga sering menolak membayar si anak sama sekali atau membayar lebih sedikit dari apa yang mereka janjikan semula. Taktik para majikan dengan cara menahan gaji seperti ini mempersulit pekerja rumah tangga anak yang bekerja jauh dari tempat tinggal asalnya untuk meninggalkan situasi yang bersifat eksploitasi tersebut.

International Labor Organization (ILO) [Organisasi Buruh Internasional] memperkirakan bahwa terdapat lebih banyak anak perempuan di bawah usia enam belas tahun yang bekerja di bidang jasa rumah tangga dibandingkan dengan kategori pekerjaan buruh anak yang lain. Indonesia, di mana terdapat ratusan ribu anak perempuan yang melakukan pekerjaan berat sebagai pekerja rumah tangga, tidak terkecuali. Menurut ILO, saat ini ada 2,6 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, sedikitnya 688.132, sebagian besar adalah anak-anak perempuan di bawah usia delapan belas tahun, adalah pekerja rumah tangga anak.

Pekerja rumah tangga di Indonesia selama ini tidak dianggap sebagai pekerja dan tidak termasuk dalam peraturan ketenagakerjaan nasional yang menjamin hak-hak dasar di bidang ketenagakerjaan seperti upah minimum, upah lembur, delapan jam kerja per hari dan empat puluh jam kerja seminggu, satu hari libur dalam seminggu, liburan, dan jaminan sosial bagi pekerja di sektor formal. Pengecualian dari hak-hak di atas yang dialami oleh pekerja rumah tangga menyebabkan tidak adanya perlindungan setara bagi mereka di mata hukum; hal ini menimbulkan dampak diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak yang merupakan mayoritas terbesar pekerja rumah tangga.

Di Indonesia, kata yang paling sering digunakan untuk menyebut pekerja rumah tangga adalah pembantu dan bukan pekerja, dan ini mencerminkan kegagalan pemerintah untuk mengatur sektor tersebut. Sebutan pembantu sangat disukai karena sebutan tersebut berarti upah rendah dan perlindungan seadanya bagi perempuan dan anak-anak yang melakukan pekerjaan tersebut. Sebagaimana halnya di banyak tempat di dunia ini, pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai “pekerjaan perempuan” dan karenanya tidak perlu dibayar. Menganggap pekerja rumah tangga sebagai pembantu juga mencerminkan keyakinan luas bahwa keluarga yang mempekerjakan anak-anak sebagai pekerja rumah tangganya juga memberikan jalan keluar dari kemiskinan bagi anak-anak yang kurang mampu tersebut. Kebenaran pandangan yang paternalistikini tidak terbukti dari temuan-temuan dalam laporan ini, ataupun dari temuan-temuan ILO dan berbagai organisasi non-pemerintah di Indonesia yang telah mempelajari keadaan sebenarnya yang dihadapi oleh anak-anak tersebut.

Meskipun Indonesia memiliki departemen ketenagakerjaan yang besar, departemen tersebut tidak mengawasi sektor ketenagakerjaan informal dan tidak ada mekanisme yang efektif bagi para pekerja rumah tangga untuk melaporkan kasus pelecehan yang mereka alami. Pekerja rumah tangga ini dapat saja melaporkan kasus mereka ke polisi, tetapi pihak kepolisian seringkali menolak menyelidiki atau mengajukan dakwaan; kalaupun pihak kepolisian bersedia menyelidiki kasus tersebut, mereka seringkali memaksakan penyelesaian masalahnya. Karena sifat pekerjaan yang tertutup dan adanya kendali majikan atas apapun yang mereka lakukan, pekerja rumah tangga sering menemui kesulitan apabila mereka ingin mencari bantuan dan mengajukan pengaduan resmi kepada polisi.

Pejabat pemerintah yang ditemui oleh Human Rights Watch secara konsisten menyangkal bahwa pekerja rumah tangga anak seringkali diperas atau dilecehkan. Beberapa di antaranya justru menggambarkan pekerja rumah tangga anak sebagai “pengabdi” yang mengabdikan diri kepada majikan karena mereka mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Deputi Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengatakan: “Dalam budaya kami [Jawa] ada istilah ngenger.⁴ Apabila [anak] bekerja di sebuah rumah, maka mereka akan dianggap seperti anak sendiri oleh majikan mereka dan disekolahkan sebagai balasan atas pekerjaan mereka di rumah tersebut. . . . Terkadang anak-anak ini tidak mendapat gaji karena majikan mereka telah menyediakan makanan dan akomodasi.”⁵ Seorang pejabat di Departemen Ketenagakerjaan mengatakan bahwa tidak perlu ada batasan upah minimum bagi pekerja rumah tangga dan seandainya “pekerja rumah tangga tersebut mendapatkan hari libur, mereka tidak akan tahu apa yang mesti dilakukan dan kemana harus pergi di hari libur itu.”⁶ Upaya-upaya yang dilakukan oleh LSM lokal di Jakarta dan Yogyakarta untuk mendapatkan peraturan resmi mengenai satu hari libur dalam seminggu serta upah dan jam kerja yang layak mendapat hambatan keras dari pemerintah daerah.

Anak-anak seringkali menjadi pekerja rumah tangga untuk menambah penghasilan keluarga mereka. Karena mahalnya biaya pendidikan, beberapa di antara mereka putus sekolah dan tak mampu memenuhi wajib belajar sembilan tahun (enam tahun sekolah dasar dan tiga tahun sekolah menengah pertama) seperti yang dipersyaratkan dalam hukum Indonesia. Sebagian besar pekerja rumah tangga anak mengatakan kepada kami bahwa mereka putus sekolah karena keluarga mereka tak lagi mampu membayar uang sekolah dan biaya lain, buku, seragam, atau transportasi. Bagi mereka yang mampu menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, biaya sekolah menengah selanjutnya terus menjadi faktor penghambat. Tanpa pendidikan menengah, anak-anak ini hanya memiliki kesempatan kerja yang terbatas karena hampir seluruh pekerjaan non-agrikultur di sektor formal di Indonesia mempersyaratkan ijasah sekolah menengah atas.

Pekerjaan di bidang jasa rumah tangga ini juga menghambat kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan. Anak-anak yang ingin bersekolah sangat tergantung kepada niat baik majikan mereka dan hasil temuan kami menunjukkan bahwa para majikan ini hampir selalu menolak memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersekolah. Hukum di Indonesia tidak memiliki batasan jam kerja bagi anak-anak yang berusia kerja yang sah, yaitu lima belas tahun, untuk menjamin bahwa mereka dapat bersekolah.

Mengingat kondisi di Indonesia saat ini, tidaklah realistis apabila kita mengharapkan praktek-praktek di atas dapat berubah dalam waktu semalam. Unsur-unsur ekonomi dan budaya yang sangat kuat merupakan faktor yang mendasari penggunaan anak sebagai pekerja rumah tangga saat ini. Namun demikian, langkah-langkah tertentu dapat dan harus diambil secepatnya untuk menghentikan pelecehan yang terburuk dan untuk mulai membangun sistem peraturan yang mampu mengawasi dan melindungi semua anak yang bekerja di sektor tersebut. Dua langkah awal yang sangat penting adalah penerapan secara nasional peraturan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, yaitu lima belas tahun, dan penghapusan apa yang dikenal di dunia internasional sebagai “bentuk terburuk” dari pekerjaan untuk anak.

Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melarang mempekerjakan anak dalam jenis pekerjaan yang hampir pasti berbahaya, akan menghambat pendidikan mereka, atau merugikan kesehatan, keamanan, atau moral mereka.⁷ Pekerjaan rumah tangga yang dilakukan anak dalam kondisi semacam itu, beberapa contoh di antaranya terdapat dalam laporan ini, merupakan bentuk terburuk pekerjaan anak menurut hukum internasional. Termasuk dalam pekerjaan yang dilarang adalah pekerjaan yang harus dilakukan dalam kondisi sulit seperti jam kerja yang panjang, di malam hari, pekerjaan yang secara tidak adil mengekang anak di lingkungan majikannya, atau pekerjaan di mana ada kemungkinan anak tersebut bakal mengalami pelecehan fisik, psikologi, atau seksual.⁸ Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini dan karenanya memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan fisik, mental, dan moral pekerja rumah tangga anak tersebut.

Konvensi Mengenai Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak mewajibkan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk merancang dan menerapkan program kerja “untuk menghapuskan, sebagai prioritas, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” dan menyarankan agar negara memberikan “perhatian khusus” terhadap “masalah situasi kerja yang tersembunyi, di mana anak-anak perempuan menghadapi resiko tersendiri.”⁹ Dalam sebuah langkah yang disambut baik di tahun 2002, Pemerintah Indonesia, melalui dekrit presiden, meluncurkan sebuah Rencana Kerja Nasional Dua Puluh Tahun bagi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan  Terburuk untuk Anak, dan menyebut eksploitasi fisik dan ekonomi terhadap pekerja rumah tangga anak, beserta dua belas bidang kerja lain sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pemerintah, melalui kerjasama dengan ILO, telah memulai program yang terikat-waktu untuk menyelamatkan anak-anak yang terlibat dalam penjualan, produksi dan perdagangan obat terlarang; anak-anak yang diperjualbelikan untuk pelacuran; dan anak-anak yang bekerja dalam penangkapan ikan lepas pantai, penambangan, dan produksi alas kaki. Pemerintah harus memberikan prioritas pada penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja rumah tangga anak karena hal ini melibatkan setidaknya 688.132 orang anak, umumnya anak perempuan, yang bekerja dalam situasi kerja yang tersembunyi dan menghadapi resiko pelecehan fisik, psikologi dan seksual.

Organisasi-organisasi internasional seperti UNICEF (United Nation’s Children’s Fund) dan IPEC (International Program on the Elimination of Child Labor, di bawah ILO) melalui kerjasama dengan LSM lokal telah mulai menjalankan program-program kecil bagi pekerja rumah tangga anak di wilayah Jakarta. Namun demikian, program-program tersebut bukanlah suatu jalan keluar bagi masalah mendasar yang ada. Selain itu, seperti yang disampaikan oleh ILO dan UNICEF, program-program ini kemungkinan tidak akan mampu menjangkau kasus-kasus yang terburuk karena program tersebut umumnya membutuhkan persetujuan dari majikan si anak. Upaya-upaya semacam ini tidak dapat mengganti perlindungan hukum yang menjamin hak-hak kerja dasar bagi para pekerja rumah tangga, termasuk pengakuan dari Pemerintah Indonesia bahwa posisi pekerja rumah tangga anak sangat rawan terhadap pelecehan dan eksploitasi dan karenanya harus dilindungi.

Memang tidak semua pekerja rumah tangga anak bekerja empat belas hingga delapan belas jam per hari, tidak mendapatkan upah dan istirahat yang layak, dilarang menghubungi keluarga mereka, atau mengalami pelecehan fisik dan seksual. Akan tetapi tidak adanya lindungan hukum bagi mereka mengakibatkan ketergantungan mereka atas belas kasihan majikan mereka. Hubungan kerja semacam ini pada dasarnya akan membuka kesempatan bagi pelecehan dan eksploitasi dan karenanya harus diperbaiki.

Human Rights Watch mendorong Indonesia untuk: