Ketika dirancang secara adil, sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional dan diterapkan secara konsisten, hukum dapat menjadi alat yang penting untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan. Tetapi tanpa perlindungan, hukum bisa menindas, mendiskriminasi, dan mencabut hak-hak yang dapat berdampak buruk— entah dirancang dengan sengaja untuk melakukan itu atau tidak.
Kekuatan hukum untuk memperkuat atau memperburuk keadaan adalah alasan utama mengapa ketelibatan Voice to Parliament untuk orang-orang First Nations Australia penting. Dalam referendum mendatang, warga Australia secara efektif ditanya apakah orang-orang First Nations seharusnya diberi hak konstitusional untuk memiliki perwakilan di Parlemen dan cabang eksekutif pemerintah mengenai hal-hal—hukum— terkait masyarakat Aborigin dan Orang-Orang Selat Torres.
Baik pengalaman maupun kerangka kerja hak asasi manusia internasional menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan.
Mengapa? Karena pemerintah Australia tidak selalu mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Australia memiliki masa lalu hak asasi manusia yang penuh catatan —baik itu hak asasi manusia orang-orang First Nations, pencari suaka, orang-orang LGBTQIA+, orang-orang hidup dengan disabilitas atau lansia. Orang-orang First Nations sangat menderita di bawah dampak berbahaya dari hukum Australia.
Misalnya, apa yang disebut Undang-Undang Perlindungan Aborigin, disahkan pada 1909 di NSW, yang memungkinkan pemerintah, Gereja, dan badan kesejahteraan untuk memisahkan anak-anak Aborigin dari orang tua mereka — praktik yang sangat tidak manusiawi dan terus berlanjut di seluruh negeri hingga dasawarsa1970-an. Dan Konstitusi gagal mengakui orang Aborigin sebagai bagian dari populasi Australia sampai akhirnya diamendemen pada 1967.
Hukum telah mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan masyarakat First Nations—seringkali menjadi lebih buruk. Sampai hari ini, di bawah sistem peradilan pidana Australia, orang-orang First Nations ditangkap dan dipenjara secara tidak proporsional. Sejak lama, orang-orang First Nations di Australia telah meminta pemerintah untuk mendengarkan pengalaman diskriminasi dan marjinalisasi mereka dan untuk membuat perubahan yang berarti.
Pernyataan Uluru dari Hati menjelaskan hal ini, "Secara proporsional, kami ini orang-orang yang paling banyak dipenjara di dunia. Kami bukan orang yang secara alamiah adalah penjahat. Anak-anak kami yang terasing dari keluarga mereka pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini mustahil terjadi karena kita tidak mencintai mereka. Dan pemuda kita merana di tahanan dalam jumlah yang tak masuk akal."
Jadi, bukankah lebih baik jika ada perlindungan terhadap pembuatan undang-undang yang diskriminatif dan berbahaya? Untuk itulah Voice dirancang untuk melakukan hal tersebut.
Di sinilah kerangka kerja hak asasi manusia internasional—khususnya, prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang dinyatakan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat—memberikan panduan. Deklarasi tersebut, yang disahkan oleh Australia pada 2009, adalah instrumen internasional paling komprehensif di dunia tentang hak-hak masyarakat adat.
Pasal 18 dan 19 mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada hal-hal yang akan mempengaruhi hak-hak mereka, dan bahwa pemerintah seyogianya berkonsultasi dengan masyarakat adat sebelum membuat undang-undang yang mempengaruhi mereka.
Pada tahun 2017, pelapor khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat saat itu, Victoria Tauli-Corpuz, mengunjungi Australia dan sangat kritis terhadap implementasi deklarasi oleh pemerintah.
Dia melaporkan kerugian sosial-ekonomi serius yang dihadapi masyarakat Aborigin dan Penduduk Selat Torres dan kaitannya dengan ketidakberdayaan struktural. Dia mengatakan bahwa, "kegagalan untuk menghormati hak penentuan nasib sendiri dan hak untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif ... sangat mengkhawatirkan. Efek gabugannya ... telah berkontribusi pada kegagalan untuk memenuhi target di bidang kesehatan, pendidikan dan pekerjaan." Hal ini, katanya, telah berkontribusi pada peningkatan jumlah anak-anak yang dirampas dari orang tua mereka dan tingkat penahanan masyarakat adat.
Hak asasi manusia tidak terpisahkan dan saling bergantung. Ini berarti bahwa satu set hak tidak dapat sepenuhnya dinikmati tanpa hak yang lain. Secara praktis, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak atas peradilan yang adil, hak atas kesehatan dan pendidikan dan sebagainya, tidak dapat dinikmati tanpa memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia mengenai partisipasi efektif dan penentuan nasib sendiri masyarakat adat yang ditetapkan dalam Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat juga dihormati.
Pada saat ini, sebagai sebuah negara, Australia dapat terus menghadirkan serangkaian contoh di mana pemerintah gagal untuk sepenuhnya mempromosikan hak asasi manusia. Atau, Australia dapat menunjukkan, dengan pemungutan suara, bahwa orang Australia benar-benar ingin meningkatkan hak asasi manusia orang-orang First Nations.
Masyarakat punya hak untuk membentuk pandangan mereka sendiri. Human Rights Watch mendukung kesempatan rakyat Australia melalui Voice untuk secara konstitusional mengabadikan prinsip-prinsip inti internasional tentang hak-hak masyarakat adat ini.
