Pihak berwenang Filipina menangkap penampil drag (dressed as girl, laki-laki yang suka berdandan seperti perempuan) populer Pura Luka Vega minggu ini atas tuduhan yang berasal dari video sebuah pertunjukan yang menjadi viral pada Juli lalu.
Dalam video tersebut, Vega tampil untuk "Ama Namin," versi rock dari Doa Bapa Kami, mengenakan pakaian yang menyerupai sosok Yesus Kristus.
Video itu memicu kontroversi di Filipina, dengan adanya sejumlah tokoh agama dan anggota parlemen yang mengutuk pertunjukan itu. Para pemimpin Kristen yang berafiliasi dengan Gerakan Filipina untuk Yesus dan Persaudaraan Nazarene mengajukan gugatan pidana. Beberapa kota di Filipina mengutuk pertunjukan tersebut dan menyatakan Vega sebagai persona non grata atau orang yang kehadirannya tidak diinginkan.
Sekarang pihak berwenang telah mendakwa Vega berdasarkan pasal 201 KUHP, yang melarang “drama, adegan, tindakan atau pertunjukan tidak pantas atau tidak bermoral" yang "menyinggung ras atau agama apa pun." Vega menghadapi ancaman hukuman denda dan penjara jika terbukti bersalah.
Penampilan Vega mungkin menyinggung beberapa orang, tetapi itu adalah ekspresi yang dilindungi di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi artistik yang menyinggung, menyindir, atau menantang keyakinan agama.
Seperti yang dikatakan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, "standar normatif internasional sudah jelas: Negara tidak boleh menjatuhkan hukuman atas penghinaan, kritik atau menyinggung ide, ikon atau tempat keagamaan, dan hukum juga tidak boleh digunakan untuk melindungi perasaan umat beragama." Sementara kebebasan berekspresi dapat dibatasi untuk alasan keamanan nasional atau ketertiban umum yang sempit, seperti hasutan untuk melakukan kekerasan, penampilan Vega, betapapun kontroversialnya, tidak termasuk dalam pengecualian tersebut.
Vega seharusnya dibebaskan dari tahanan dan dakwaan dibatalkan. Untuk mencegah penyensoran sudut pandang kontroversial di masa depan, anggota parlemen di Filipina seharusnya mengubah atau menghilangkan pasal 201 tersebut di atas untuk memastikan bahwa keyakinan agama tidak dapat disalahgunakan untuk mengekang hak asasi manusia orang lain atas kebebasan berekspresi.
