Australia punya rekam jejak yang baik dalam melindungi hak sipil dan politik, lembaga-lembaganya kuat, didukung semangat pers serta masyarakat sipil sebagai kontrol kekuasaan pemerintah. Kegagalan pemerintah menjalankan standar internasional melindungi pencari suaka dan pengungsi, bagaimanapun, terus makan korban dan melemahkan kemampuan Australia minta perlindungan hak asasi manusia yang lebih kuat di luar negeri. Tahun 2014, Australia memperkenalkan aturan baru antisipasi terorisme yang bisa melanggar kebebasan berekspresi. Pemerintah juga tak berbuat banyak untuk memperjuangkan hak penduduk asli dan penyandang disabilitas.
Pencari Suaka dan Pengungsi
Guna mencegah kedatangan migran ilegal, pemerintah melanjutkan kebijakan keras, yakni mengirim para pencari suaka, yang tiba dengan perahu, ke negara lain untuk diproses dan diberi tempat tinggal sementara. Pada 2014, pemerintah menghasilkan negosiasi dengan Kamboja untuk menerima pengungsi dari Nauru, untuk tinggal sementara, dengan mengabaikan keamanan serta kemampuan pemerintah Kamboja.
Pada 31 Oktober 2014, 1,056 orang ditahan di Pulau Manus, Papua New Guinea, dan 1.095 laki-laki, perempuan, dan anak-anak ditahan di Nauru. Hingga kini, hanya 10 orang dari Pulau Manus yang sudah jelas statusnya sebagai pengungsi. Pada 31 Oktober 2014, 261 tahanan Nauru telah menjadi pengungsi resmi dan dilepaskan ke masyarakat; 72 orang ditolak status pengungsinya.
Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengkritik kebijakan penahanan lepas pantai Australia yang disebutnya "orientasi kembali." Pusat penahanan sesak dan kotor. Klaim suaka tak diproses secara adil, transparan, atau bijaksana, serta biaya kesehatan fisik dan mental tak memadai bagi para tahanan.
Menurut laporan media, pencari suaka yang gay yang ditahan di Pulau Manus takut dianiaya serta mengalami kekerasan seksual. Mereka juga takut tinggal di Papua New Guinew, dimana seks di luar nikah bisa dikriminalisasi.
Pemerintah bersedia membayar tunai ribuan dolar agar para pencari suaka mau kembali ke negara asal.
Februari 2014, Komisi Hak Asasi Manusia Australia melakukan inkuiri nasional kepada 1.000 anak yang ditahan imigrasi. Para pegawai rumah tahanan mengatakan bahwa kondisinya tidak wajar, tidak aman, dan tidak layak.
Pada 31 Oktober 2014, 2693 orang berada di tahanan imigrasi Australia. Sekitar 50 pengungsi ditahan tanpa batas waktu berdasarkan penilaian keamanan yang merugikan dan banyak yang ditahan lebih dari empat tahun. Pada Mei, pemerintah mengeluarkan Peraturan Amandemen tentang Migrasi, yang semakin memperkuat Organisasi Intelijen Australia (ASIO) untuk melakukan penilaian keamanan secara rahasia, yang merugikan dan tak bisa dilakukan judicial review.
Pihak imigrasi menggunakan sistem "penyaringan" dimana petugas imigrasi melakukan wawancara singkat untuk menentukan klaim suaka. Lebih dari 3.500 pencari suaka, 99 persen di antaranya dari Sri Lanka, disaring dengan prosedur tak benar ini, tanpa akses bantuan hukum maupun hak untuk banding. Dari pencari suaka Sri Lanka, 42 persen tak lolos dan 32 persen lolos, sementara sisanya tak diinformasikan statusnya.
Juni 2014, pejabat Australia secara terpisah mencegat dua kapal di Samudera Hindia yang membawa para pencari suaka asal Sri Lanka menuju Australia. Setelah wawancara singkat di laut, petugas bea cukai memutuskan 41 orang yang berada di kapal pertama dikembalikan ke kapal Angkatan Laut Sri Lanka yang segera membawa mereka ke Sri Lanka.
Pengadilan Tinggi mengeluarkan perintah mencegah kembalinya kapal kedua. Setelah hampir sebulan tertahan di laut dan gagal mengirim mereka ke India, Departemen Imigrasi akhirnya mengirim 157 pencari suaka asal Sri Lanka tersebut ke Nauru untuk diproses.
September 2014, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al-Hussein menyatakan kebijakan Australia "menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang berantai, termasuk penahanan sewenang-wenang dan kemungkinan terjadi penyiksaan setelah kembali ke negara asal."
Hak Masyarakat Adat
Pemerintah membentuk dewan penasehat urusan penduduk asli namun mengurangi dana buat Congress of Australia’s First Peoples, organisasi sipil buat warga Aborigin dan Penduduk Pulau Torres. Pemerintah mengambil beberapa langkah guna mencegah kemungkinan referendum untuk mengakui hak masyarakat asli Australia.
Jumlah warga asli hanya 3 persen dari total penduduk Australia, namun ada 27 persen narapidana adalah warga asli. Penyebabnya, banyak dari mereka tak mendapat bantuan hukum bila berhadapan dengan sistem peradilan, warga asli Australia selalu menghadapi stigma buruk dan diskriminasi terkait pekerjaan.
Meski kondisi kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat asli Australia dianggap membaik, persentase hidup mereka 10-12 tahun lebih rendah dibanding masyakarat pendatang Australia, dengan angka kematian bayi dua kali lebih tinggi, serta angka kematian yang cukup tinggi dari sisi kesehatan, seperti diabetes dan pernafasan.
Hak Kaum Disabilitas
Pada bulan April, Komisi Hak Asasi Manusia Australia menemukan perlindungan yang tak memadai serta kurangnya akses layanan untuk kaum disabilitas, serta ketiadaan perlindungan hukum maupun sosial, ketika mereka berhadapan dengan sistem peradilan pidana.
Empat puluh lima persen kaum disabilitas berada di bawah garis kemiskinan. Mereka juga berisiko tinggi mengalami kekerasan di masyarakat maupun di berbagai lembaga, dan lebih mungkin dipenjara. Beberapa dianggap tak layak untuk diadili berdasarkan penilaian yang merugikan, tanpa kesempatan mengajukan bukti dan kemudian dipenjara dalam lembaga pemasyarakatan, rumah sakit jiwa, atau tempat tahanan ketat lain tanpa mekanisme benar.
Dalam anggaran pemerintah tahun 2014, pemerintah berjanji mendanai penuh Asuransi Nasional untuk Kaum Disabilitas, tapi kemudian dialihkan menjadi bantuan untuk Dana Pensiun Kaum Disabilitas. Ini menyebabkan jaminan kesejahteraan kaum disabilitas lebih rendah. Pemerintah juga menghapus posisi komisioner diskriminasi untuk kaum disabilitas di Komisi Hak Asasi Manusia sehingga mereka tak punya pembela yang bekerja penuh waktu.
Orientasi Seksual dan Identitas Gender
Meski dukungan publik Australia meningkat untuk pernikahan homoseksual, sejauh ini Hukum Perkawinan hanya dukung hubungan heteroseksual. Beberapa negara bagian melakukan pengembangan hukum dengan mengakui pernikahan sesama jenis, namun hanya satu negara bagian yang benar-benar menerapkannya. Pada Desember 2013, Mahkamah Agung memutuskan pernikahan sesama jenis melanggar Hukum Perkawinan karenanya itu tidak sah.
Kebebasan Berekspresi
Juli 2014, pemerintah merevisi perjanjian dengan berbagai pusat hukum masyarakat untuk melarang mereka menggunakan dana federal buat kegiatan advokasi reformasi hukum.
Pada Agustus, pemerintah tunduk pada tekanan kelompok etnis dan komunitas, dengan mecabut usulan perubahan Undang-Undang Diskriminasi Rasial bagian 18C, sehingga dianggap melanggar hukum bila seseorang melakukan tindakan yang mungkin menyinggung, menghina, mempermalukan, atau mengintimidasi orang lain atas dasar ras, warna kulit, atau asal-usul kebangsaan maupun etnik.
Masih di bulan Agustus, pemerintah mengumumkan ketentuan antisipasi terorisme baru dalam mengatasi ancaman "terorisme dari dalam negeri." Ketentuan itu mencakup kejahatan "advokasi terorisme" dan memperluas perintah kontrol dan mencegah penahanan. Ia juga bisa menimbulkan suatu tindak pidana saat melakukan perjalanan ke "daerah terbatas" meskipun perjalanan itu sudah legal, dan jelas ia membatasi kebabasan bergerak.
Pemerintah juga mengusulkan langkah-langkah tambahan yang akan memaksa perusahaan telekomunikasi menyimpan metadata selama dua tahun, sehingga organisasi intelijen Australia bisa mengakses data tersebut.
Amandemen Legislasi Keamanan Nasional, disahkan pada Oktober 2014, membuat pejabat Organisasi Intelijen Keamanan Australia kebal dari tuntutan pidana maupun perdata untuk segala tindakan mereka saat ikut operasi keamanan. Hukum itu juga melarang intel atau kontraktor untuk membuka informasi yang berkaitan dengan "operasi intelijen khusus." Wartawan yang membuka informasi tentang "operasi intelijen khusus" diancam hingga 10 tahun penjara. Hukum ini tak memandang adanya perkecualian "kepentingan umum" dalam pembongkaran informasi tersebut.
Politik Luar Negeri
Australia duduk dalam Dewan Keamanan PBB dengan periode dua tahun mulai 2013. Tahun 2014, ia mendorong resolusi bantuan kemanusiaan di Suriah dan menyerukan akses terhadap lokasi kecelakaan pesawat Malaysia MH17 di Ukraina.
Pada Januari 2014, pemerintah mengumumkan pemotongan bantuan luar negeri lebih dari $A 600 juta. Prioritas bantuan luar negeri hanya untuk kawasan Asia-Pasifik, pemberdayaan ekonomi, dan kemitraan di sektor swasta. Indonesia dan Papua Nugini, dua negara yang tetap menerima bantuan.
Pemerintah mengadakan dialog tertutup tentang hak asasi manusia dengan Tiongkok dan Vietnam pada 2014, namun gagal membuat dialog ini menjadi pernyataan publik di level tinggi.
Selain perdagangan dan keamanan, kebijakan luar negeri terpenting dari pemerintah Australia adalah memastikan bahwa para pencari suaka atau pengungsi diproses di luar Australia. Pemerintah praktis menghentikan kritik atas pemerintahan yang otoriter di Sri Lanka dan Kamboja selama beberapa tahun terakhir, dengan harapan dapat dukungan dari kedua negara itu atas kebijakan Australia soal pengungsi.
Pada Maret 2014, Dewan HAM PBB di Jenewa mendukung resolusi membuat investigasi internasional atas pelanggaran hak asasi manusia di Sri Lanka. Australia tak mendukung resolusi itu, seperti tahun sebelumnya. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan ia tidak yakin resolusi yang menyerukan “investigasi tanpa kerjasama dengan pemerintah Sri Lanka adalah langkah baik" dan resolusi itu tak cukup mengakui "kemajuan pemerintah Sri Lanka dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya". Australia sedang berusaha mendapat kursi di Dewan Hak Asasi Manusia tahun 2018.